JAMBI – Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz Fattah, menghadiri High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jambi tahun 2026. Pertemuan tersebut digelar sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan, terutama menjelang hari besar keagamaan.
Dalam forum tersebut, Hafiz menyoroti persoalan distribusi dan pasokan barang yang masih menjadi salah satu pemicu inflasi di Provinsi Jambi.
Ia menyebut terdapat fenomena distribusi bahan pokok dari sejumlah kabupaten di Jambi yang justru mengalir ke luar daerah. Kondisi tersebut menyebabkan berkurangnya ketersediaan stok di dalam daerah dan berpotensi mendorong kenaikan harga.
“Permasalahannya terkait pasokan. Ada beberapa distribusi dari kabupaten di Jambi yang justru ditarik ke daerah lain sehingga ketersediaan di daerah kita berkurang dan memicu inflasi,” ujar Hafiz.
Ia menegaskan perlunya langkah konkret dan kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam rantai pasok komoditas strategis untuk mengatasi persoalan tersebut.
Menurutnya, produsen dan distributor perlu didorong agar memprioritaskan distribusi komoditas ke wilayah Jambi guna memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Kita perlu melakukan diskusi bersama untuk mengambil langkah-langkah agar produsen barang yang memengaruhi inflasi dapat mendistribusikan produknya untuk kebutuhan Provinsi Jambi,” katanya.
Lebih lanjut, Hafiz menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam pengendalian inflasi daerah.
Ia menjelaskan bahwa angka inflasi provinsi merupakan akumulasi dari kondisi inflasi di tingkat kabupaten dan kota, sehingga sinergi lintas wilayah menjadi kunci menjaga stabilitas harga.
“Saya pikir harus ada kolaborasi dan langkah bersama antara bupati serta pejabat di Provinsi Jambi, karena angka inflasi provinsi ditentukan oleh inflasi di kabupaten dan kota,” ujarnya.
DPRD Provinsi Jambi, lanjut Hafiz, berkomitmen mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi serta melindungi daya beli masyarakat. (**)
