JAMBI – Sementara pemerintah pusat terus berjibaku menstabilkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang masih tertekan, kondisi berbeda justru dialami Provinsi Jambi. Alih-alih meningkat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jambi di tahun 2026 diproyeksikan merosot tajam.
Presiden Prabowo Subianto sendiri menargetkan RAPBN 2026 mencapai Rp 3.786,5 triliun, atau naik 4,56 persen dibanding target belanja negara dalam APBN 2025 sebesar Rp 3.621,3 triliun. Harapannya, kondisi fiskal Indonesia menuju arah pemulihan.
Namun di sisi lain, APBD Provinsi Jambi 2026 diperkirakan hanya sekitar Rp 3,6 triliun. Angka ini turun jauh dari total APBD 2025 yang menembus Rp 4,6 triliun. Selisih Rp 1 triliun tentu bukan angka kecil, terutama untuk daerah yang terus mengejar ketertinggalan pembangunan.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, M Hafiz Fattah, melihat kondisi fiskal nasional belum sepenuhnya pulih dalam waktu dekat.
“Mungkin dua tahun kedepan APBN Indonesia masih belum stabil. Efisiensi ini telah disampaikan Presiden Prabowo, guna menstabilkan APBN Indonesia agar tidak defisit lagi di tahun 2028 mendatang,” ujar M Hafiz.
Ia memastikan DPRD tidak tinggal diam. Komunikasi intensif dengan kementerian dan lembaga pusat akan terus dilakukan agar Jambi tetap mendapat porsi pembangunan yang layak.
“Saya rasa dari bahasa pak presiden sampaikan 2026-2027 masih efisiensi,” kata M Hafiz.
Karena itu, ia menekankan pentingnya strategi jemput bola dalam memperjuangkan kepentingan daerah.
“Bagaimana sekarang peran kita selaku pemerintah, untuk berkomunikasi menjemput program-program yang dibahas di nasional, Jambi mendapat bagian-bagian pembangunan dari APBN,” sebutnya. (**)
