Jambi – DPRD Provinsi Jambi menggelar rapat paripurna pada Selasa (8/4) dengan dua agenda utama: penyampaian pokok-pokok pikiran dewan (Pokir) untuk anggaran tahun 2026 dan rencana awal pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2025–2029.
Rapat ini dipimpin oleh Ketua DPRD Jambi, M. Hafiz Fattah, yang didampingi oleh Wakil Ketua Ivan Wirata dan Samsul Riduan. Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi juga turut hadir dalam rapat ini.
Dalam kesempatan tersebut, DPRD menyampaikan sebanyak 1.362 Pokir yang merupakan hasil dari kegiatan reses atau penyerapan aspirasi masyarakat oleh para anggota dewan.
“Sekitar 1.362 Pokir kita sudah sampaikan dengan pak gubernur, nanti akan kita bahas bersama-sama TAPD di rapat banggar,” kata M. Hafiz Fattah, Ketua DPRD Provinsi Jambi
Hafiz juga menjelaskan bahwa Pokir ini merupakan hasil dari dua kali reses yang telah dilakukan anggota dewan sebelumnya.
“Harapannya nanti kita sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan juga kita selaraskan dengan program-program yang disusun,” tambahnya.
Selain Pokir, Pemprov Jambi juga menyampaikan sejumlah proyek strategis yang akan masuk dalam RPJMD 2025–2029. Beberapa proyek besar yang diusulkan antara lain pembangunan Fly Over Simpang Mayang, Jembatan Batanghari III, dan jalan Padang Lamo.
Namun, tantangan terbesar adalah soal anggaran. Wakil Ketua DPRD Ivan Wirata mengungkapkan bahwa kondisi APBD Provinsi Jambi saat ini masih tergolong rendah, yaitu di bawah Rp5 triliun. Padahal, proyek seperti fly over Simpang Mayang saja membutuhkan dana sekitar Rp190 miliar.
“Karena ini adalah kebutuhan, kita akan mencari potensi-potensi pendapatan supaya kita bisa membelanjakan proyek-proyek strategis yang dijanjikan pak gubernur,” ujar Ivan Wirata
Sementara itu, untuk proyek besar seperti pembangunan Jembatan Batanghari III yang anggarannya bisa mencapai Rp800 miliar hingga Rp1 triliun, pemerintah daerah berharap bisa mendapatkan dukungan dari APBN atau dari anggaran proyek Jalan Tol di Jambi. (**)
