JAMBI – Usai aksi demonstrasi yang berujung pada kerusakan fasilitas Gedung DPRD Provinsi Jambi beberapa waktu lalu, kini dampaknya mulai terukur dan menjadi perhatian serius. Sejumlah ruangan, terutama di lantai bawah, tampak tak lagi seperti sedia kala. Namun, alih-alih panik atau menuntut perbaikan besar-besaran, pimpinan DPRD justru menegaskan skala prioritas: rakyat tetap yang utama.
Ketua DPRD Provinsi Jambi, Muhammad Hafiz Fattah, menyampaikan bahwa kerusakan bangunan akan diperbaiki bertahap, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Ia memastikan bahwa semua hasil pendataan sudah dilakukan bersama pihak kepolisian dan sekretariat dewan.
“Pihak kepolisian bersama sekretariat sudah meninjau langsung kondisi gedung. Ada beberapa ruangan yang rusak, terutama di lantai bawah. Semua sudah dihitung, dan kerugiannya sekitar Rp2,6 miliar,” ujarnya saat ditemui di Kantor DPRD Provinsi Jambi (3/9).
Meski nominal kerugian cukup fantastis, Hafiz menegaskan bahwa DPRD tidak boleh terjebak pada ego mempercantik kantor belaka. Baginya, fungsi melayani rakyat jauh lebih penting dibandingkan memperbaiki dinding-dinding yang retak.
“Untuk perbaikan, kita lakukan bertahap. Kita perbaiki yang ringan dulu, sisanya kita sesuaikan dengan kemampuan. Yang penting, kepentingan rakyat tetap menjadi prioritas utama,” tambahnya.
Gedung boleh rusak, namun tugas sebagai wakil rakyat tidak boleh ikut runtuh. Pesan itu ditegaskan kembali oleh Hafiz agar publik tidak perlu khawatir terhadap layanan politik dan pemerintahan.
“Kerusakan ini jangan sampai menjadi alasan bagi DPRD untuk tidak bekerja. Aspirasi masyarakat tetap harus kita jalankan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti sisi lain dari aksi demonstrasi tersebut. Mengemukakan pendapat memang hak rakyat, namun Hafiz mengingatkan bahwa penyampaian aspirasi hendaknya tidak merugikan fasilitas negara yang pada akhirnya kembali berdampak pada masyarakat sendiri.
“Kita tetap menghargai penyampaian aspirasi masyarakat. Namun, mari kita lakukan dengan cara yang baik, damai, dan tidak merusak fasilitas negara. Karena pada akhirnya yang rugi adalah masyarakat kita sendiri,” jelasnya.
Hafiz turut mengapresiasi gerak cepat kepolisian dan sekretariat DPRD dalam mendata kerusakan dan menyiapkan langkah lanjutan. Ia berharap proses perbaikan dapat dilakukan tanpa mengganggu ritme kerja legislatif.
Lebih jauh, DPRD menyiapkan strategi agar pelayanan tetap berjalan normal. Ruangan yang masih layak pakai akan digunakan untuk memastikan aktivitas dewan tidak terhenti.
“Yang terpenting adalah roda pemerintahan dan kerja DPRD tetap berjalan. Kita akan maksimalkan fasilitas yang ada,” ucap Hafiz.
Di akhir, Hafiz kembali menegaskan pentingnya keamanan dan ketertiban dalam setiap bentuk penyampaian aspirasi. Ia berharap tak ada lagi aksi yang berujung pada kerusakan fasilitas publik. (**)
