JAMBI – Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi, Senin (8/9), memanas ketika seluruh fraksi secara kompak menyoroti turunnya proyeksi pendapatan daerah pada APBD Perubahan 2025 sebesar 2,6 persen. Angka yang tampak kecil ini ternyata menyimpan alarm serius tentang stabilitas keuangan daerah.
Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz Fattah, tidak menampik bahwa isu penurunan pendapatan menjadi perhatian utama para legislator. Menurutnya, situasi ini harus dihadapi secara bijak dan kolaboratif.
“Ada beberapa hal yang menjadi catatan dari teman-teman fraksi tadi. Namun, secara umum dapat disampaikan semua fraksi menyoroti terkait dengan penurunan pendapatan daerah sekitar 2,6 persen,” ujarnya.
Tak hanya menjadi perhatian, para fraksi juga meminta pemerintah provinsi bergerak cepat dan bersama-sama menyusun strategi anggaran yang berpihak pada masyarakat, baik dalam APBD Perubahan 2025 maupun APBD Murni 2026.
“Nah, tentu ini menjadi tantangan. Tadi disampaikan hampir semua fraksi menyampaikan kepada pemerintah perlu kerja-kerja kolektif bersama, baik setiap OPD maupun kami di tingkatan DPRD selaku pengawasan dan juga perwakilan masyarakat yang ada di Provinsi Jambi. Intinya adalah untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Jambi,” jelas Hafiz.
Selain itu, Hafiz mengungkap penyebab utama turunnya pendapatan daerah. Bukan sekadar kesalahan pemerintah daerah, melainkan dampak dari kebijakan nasional yang mengalihkan sebagian dana transfer dari pusat.
“Memang juga perlu dijelaskan bahwa penurunan 2,6% itu juga disumbang oleh dana transfer yang dialihkan pemerintah pusat,” katanya.
Meski demikian, DPRD menegaskan tidak akan tinggal diam. Ruang kritik dibuka selebar-lebarnya demi perbaikan bersama.
“Tentu kami menyambut baik hari ini semua kritik dan juga koreksi dari masyarakat maupun semua elemen masyarakat yang ada di Provinsi Jambi. Mari kita sama-sama memperbaiki diri bersama semuanya. Mana hal-hal yang memang mungkin dapat dialihkan untuk prioritas kesejahteraan masyarakat, kita terbuka,” tegas Ketua DPRD.
Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris menunjukkan sikap responsif atas berbagai masukan parlemen. Ia menjamin bahwa pemerintah siap memberikan jawaban dan penjelasan menyeluruh terkait program dalam rancangan Perubahan APBD 2025.
“Tentu ini juga akan menjadi catatan kami semuanya dan tentu pemerintah akan segera menjawab apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan masing-masing dewan, agar supaya jelas semuanya,” kata Al Haris.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh masukan dari fraksi merupakan dorongan positif untuk penyempurnaan program yang lebih menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Semua pertanyaan fraksi itu semuanya baik. Tujuannya supaya apa-apa yang telah menjadi program-program di perubahan APBD ini lengkap semuanya, menyentuh ke semua sisi dalam membangun daerah kita ini,” sebutnya.
Dengan sorotan tajam dari legislatif dan komitmen pemerintah untuk memperbaiki kinerja, publik kini berharap upaya kolektif ini tidak sekadar wacana, melainkan langkah konkret untuk menjaga kesejahteraan masyarakat Jambi di tengah penurunan pendapatan daerah. (**)
