JAMBI – Menjelang tutup tahun anggaran, alarm kewaspadaan kembali dibunyikan oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz Fattah. Ia mengingatkan seluruh OPD di bawah Pemerintah Provinsi Jambi agar tidak sekadar mengejar realisasi belanja, melainkan tetap fokus pada kualitas pembangunan.
“Kami mengimbau kepada OPD-OPD teknis untuk melaksanakan anggaran yang sudah disahkan ini dengan mengedepankan kualitas pekerjaan serta kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Peringatan ini mencuat setelah Badan Anggaran (Banggar) DPRD memaparkan kondisi fiskal daerah yang disebut masih jauh dari final. Dalam APBD Perubahan 2025, Pendapatan Daerah disepakati sebesar Rp4,442 triliun atau turun 2,91 persen dari APBD murni. Belanja Daerah juga ikut terkoreksi menjadi Rp4,507 triliun, turun 2,56 persen.
Lebih dari itu, realisasi belanja yang baru menyentuh 53,15 persen per 25 September 2025 menambah tanda tanya mengenai kemampuan Pemprov Jambi menuntaskan agenda pembangunan sebelum kalender berakhir.
“Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi mengingatkan kepada TAPD dan perangkat daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi untuk melakukan percepatan realisasi keuangan maupun fisik di sisa tahun anggaran berjalan,” tegas juru bicara Banggar, Ahmad Fauzi.
Di sisi lain, Gubernur Jambi Al Haris memilih melihat gelas masih terisi, meski tak penuh. Ia memberi apresiasi atas solidnya sinergi antara eksekutif dan legislatif sepanjang pembahasan APBD-P.
“Kita ketahui bersama, APBD kita mengalami penurunan yang cukup signifikan, baik dari sektor pajak maupun lainnya. Namun kita harus tetap optimis. Meski kecil, APBD ini harus kita sesuaikan dengan kondisi di lapangan agar pemanfaatannya bisa merata,” ungkap Al Haris.
Sementara dari data Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Jambi, sudah ada sekitar 75 paket pekerjaan yang tendernya berhasil dituntaskan, dengan prediksi total mencapai 80 paket hingga akhir tahun. Namun, pekerjaan konstruksi yang dipastikan tak bisa diselesaikan tepat waktu tidak akan lanjut ke tahap tender. (**)
