JAMBI – Kelangkaan BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar kembali menghantui masyarakat di Provinsi Jambi. Namun menurut Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz Fattah, biang keroknya bukan pada kurangnya kuota, melainkan ulah para pelansir yang memanfaatkan celah untuk meraup keuntungan pribadi.
Ia mendorong segera dibentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk menindak tegas praktik nakal tersebut.
“Saya harap cepat dibentuk tim, saya lihat di berita Pertamina membentuk tim bersama kepolisian dan Dishub untuk menindaklanjuti permasalahan itu,” kata Ketua DPRD.
Hafiz menjelaskan bahwa pasokan BBM subsidi, khususnya Solar, sebenarnya telah sesuai dengan kebutuhan masing-masing SPBU. Hanya saja ada oknum yang bermain di lapangan.
Pelansir diketahui melakukan pengisian berulang bahkan penimbunan. Modus mereka memanfaatkan sistem barcode kendaraan untuk mengelabui petugas.
Ia menilai, Satgas adalah solusi konkret untuk menghentikan aksi spekulan yang merampas hak masyarakat mendapatkan BBM bersubsidi.
Negara disebut telah menggelontorkan anggaran subsidi besar untuk kepentingan publik. Namun di lapangan, justru ada pihak yang mengambil keuntungan pribadi dari kebijakan tersebut.
Hafiz juga meminta Samsat melakukan pendataan ulang kendaraan pengguna barcode. Sebab banyak kendaraan pelansir diduga menyalahgunakan sistem tersebut.
Ia mendorong agar setiap kendaraan di SPBU diperiksa kelengkapan dokumennya secara acak, guna mempersempit ruang gerak pelaku.
“Kelengkapan kendaraan harus diperiksa, secara acak setiap SPBU. Pemerintah pusat sudah membuat kebijakan, setiap pajak kendaraan mati barcode tidak berlaku lagi, kalau ada bukti penimbunan silahkan ditindak, itu ranah penegak hukum,” tegas Hafiz yang juga Ketua DPC Hiswana Migas Jambi ini. (**)
