SELECTAJA.COM– Pada tahun 2022 capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Barat sebesar 73,12 persen berada pada status tertinggi. Mengetahui hal itu anggota Komisi III DPRD Provinsi Jambi melaksanakan kunjungan kerja atau studi banding ke Bappeda Provinsi Jawa Barat.
Dalam pertemuan itu, anggota Komisi III menanyakan apakah ada program atau startegi khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan IPM tersebut.
“Tujuannya, kita ingin mengetahui strategi Indeks Pembangunan Manusia) Bagaimana metodologi perhitungan IPM di Provinsi Jawa Barat dan Bagaimana mengoptimalkan momentum peningkatan IPM, bagi perbaikan kualitas SDM di Provinsi Jambi,” kata Ivan Wirata.
Kunjungan kerja tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi III Ivan Wirata, hadir juga anggota lainnya ada Bustami Yahya, Izhar Majid, Abun Yani, Juwanda, dan Raden Fauzi.
Dirinya berharap dari hasil kunjungan kerja serta masukan yang didapatkan di Bappeda Provinsi Jawa Barat akan diterapkan di Provinsi Jambi.
Dalam Pertemuan juga Komisi III DPRD Provinsi Jambi juga menyanyakan percepatan penurunan angka stunting. Kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jambi Ivan Wirata mengatakan, secara nasional tahun 2021, target penurunan stunting sebesar 21,1 persen belum tercapai karena prevalensi stunting masih 24,4 persen.
Sedangkan untuk mencapai 14 persen di tahun 2024, masih perlu penurunan prevalensi stunting sebesar 24,4 persen. Kurang 14 persen sama dengan 10,4 perssn dalam 3 tahun. Selanjutnya target penurunan stunting pertahun sampai 2024 harus lebih besar dari 10,4 persen.
“Kami tanyakan apa bentuk perencanaan untuk percepatan penurunan angka stunting di Provinsi Jawa Barat tahun 2023 baik berupa program kegiatan maupun dukungan anggaran melalui kementerian terkait,” kata Ivan Wirata.
Selain itu dalam kunjungan kerja tersebut anggota Komisi III juga menanyakan masukan dan saran terkait Metode Penyusunan Anggaran untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU).
“Sektor yang merupakan mandatory spending yaitu sector pendidikan, kesehtan, dana alokasi umum, dana bagi hasil dan dana otonomi khusus. Dalam hal ini apa saja yang harus dipertimbangkan dalam pengalokasian dana tersebut dan bagaimana kebijakan, implementasi dan arah alokasi anggaran nya serta berapa persen dana APBD untuk masing-masing sektor,” tutupnya.(*)
