Jambi – DPRD Provinsi Jambi menerima aspirasi dari ratusan tenaga honorer yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD pada Selasa (20/5/2025). Massa menuntut kenaikan gaji sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) serta kejelasan status mereka sebagai pegawai honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.
“Kami meminta kenaikan gaji sesuai dengan UMP,” teriak para peserta aksi dalam orasinya.
Aksi ini disambut langsung oleh jajaran anggota DPRD Provinsi Jambi, termasuk Wakil Ketua II DPRD Provinsi Jambi dari Fraksi PDI Perjuangan, Samsul Riduan, Ketua Komisi I, dan sejumlah anggota dewan lainnya. Para wakil rakyat menyatakan komitmen mereka untuk menyerap dan memperjuangkan aspirasi para tenaga honorer.
Hairul Saleh, salah satu perwakilan tenaga honorer, menyampaikan bahwa banyak honorer yang tidak mendapatkan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menuntut adanya peningkatan kesejahteraan. Ia mengungkapkan, saat ini gaji yang diterima sangat bervariasi, berkisar antara Rp 1 juta hingga Rp 1,5 juta per bulan, dan dianggap belum mencukupi kebutuhan hidup.
“Kami menuntut kesejahteraan,” katanya.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua II DPRD Jambi, Samsul Riduan, menyampaikan bahwa DPRD memahami tuntutan honorer agar gaji mereka disesuaikan dengan UMP Jambi sebesar Rp 3.250.000.
“Harapan dari massa aksi adalah mendapat gaji sesuai UMP,” ujar Samsul.
Ia juga menjelaskan bahwa secara regulasi, pemerintah pusat telah menetapkan target penuntasan tenaga honorer pada tahun 2024 lalu. Namun, dalam implementasinya, persoalan anggaran dikembalikan ke masing-masing provinsi, termasuk Jambi.
“Kami pun berpikir dalam diskusi, ketika semuanya 4.675 tidak bisa menjadi PPPK penuh waktu, tapi semuanya bisa masuk paruh waktu,” jelasnya di hadapan massa aksi.
Samsul menegaskan bahwa DPRD hadir bukan hanya untuk mendengarkan, tetapi juga siap memperjuangkan langkah-langkah konkret ke depan. Termasuk dalam mendorong penyelesaian status honorer paruh waktu secara bertahap, terutama hingga Oktober 2025 yang ditargetkan sebagai penyelesaian PPPK penuh waktu.
“Kehadiran kami di tengah-tengah tenaga honorer ini tidak lain dari menyerap aspirasi yang disuarakan, serta memperjuangkan sebisa mungkin,” pungkasnya. (**)
